Advokasi Model Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas se- Kabupaten Hulu Sungai Utara

Amuntai – Guna mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menggelar kegiatan Advokasi Model Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas se-Kabupaten HSU, Kamis (28/9).

Acara yang bertempat di Aula Hotel Balqis ini didasari atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang diantaranya juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pemenuhan hak kesehatan atas anak, serta bagaimana langkah-langkah membangun Puskesmas yang ramah anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala DP3A HSU Hj. Gusti Iskandariah dalam pembukaan acara.

“Berdasarkan Surat Keputusan Bupati, diharapkan semua Puskesmas di Hulu Sungai Utara sudah ramah anak”, ujar Gusti Iskandariah.

Sementara itu, Plt. Seketaris Daerah Kabupaten HSU drh. H.Suyadi dalam sambutannya mengatakan, orang tua berperan penting dalam memberikan pengawasan terhadap anak, baik di tingkat lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah agar terhindar dari berbagai ancaman khususnya Narkoba.

Selain itu, dalam sambutan tertulis Bupati HSU yang juga dibacakan oleh Plt Sekda HSU mengatakan, melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah tentang pemenuhan hak kesehatan anak melalui pengembangan Puskesmas layak anak.

“Melalui program ini pula diharapkan segala hak anak dapat terpenuhi, baik sejak di dalam kandungan maupun pada masa-masa tumbuh kembangnya, sehingga menghasilkan anak-anak yang berkualitas”, lanjut Suyadi.

Acara ini diisi dengan penjelasan pemahaman menuju Puskesmas Layak Anak oleh pemateri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Hendra Jamal’s, Shanez Alamudi dan Ratnawati. Para peserta pun aktif mengikuti tanya jawab.

Disamping diikuti oleh 15 perwakilan Puskesmas se-Kabupaten HSU, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Bappelitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PKK, BNN Kabupaten, Kantor Kemenag, Komisi Perlindungan Anak, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten HSU.

PUSPAGA Kab. HSU Hadiri Launching PUSPAGA Nasional

Puspaga Kabupaten Hulu Sungai Utara menghadiri Launching Nasional PUSPAGA oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Ibu Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, MA. Serta Mengikuti Pelatihan untuk Tenaga Psikolog Puspaga Se- Indonesia di Hotel Onih, Bogor 5-8 eptember 2017.

Dalam Sambutan Beliau Ibu Yohana Yembise Mengatakan bahwa pengasuhan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak.

“Kegagalan keluarga dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan, disertai lemahnya program pemerintah dalam memberdayakan keluarga tersebut mengasuh dan melindungi anak, akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan dan berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya,” ungkap Ibu Yohana.

Ibu Yohana melanjutkan, Kemen PPPA menyiapkan program unggulan Puspaga untuk mengatasi masalah ini. Puspaga adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga.

“Sejak tahun 2016, KPPPA menginisiasi pendirian Puspaga di beberapa daerah dan sampai saat ini sudah ada 18 daerah yang sudah mengimplementasikan Puspaga. Diantaranya yaitu, Surabaya, Solo, Bali, Sawahlunto, dan daerah lainnya. Terdapat 23 Puspaga 2017 daerah yang akan segera mengimplementasikan Puspaga di daerahnya. Momen peluncuran Nasional Puspaga bertujuan untuk meningkatkan awereness/kesadaran terkait program Puspaga dan manfaat dari keberadaan programteraebut, agar masyarakat memiliki pilihan terbaik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga dan anak. Konsep Puspaga sendiri dibuat seperti ruang keluarga yang nyaman dan dilengkapi dengan ruang bermain anak, sehingga seluruh keluarga Indonesia tertarik untuk berkunjung ke Puspaga. Pada Momen Peluncuran Nasional Puspaga juga diiringi dengan pelatihan untuk penyelenggara Puspaga di setiap program agar kedepannya semakin banyak daerah yang mengimplementasikan program Puspaga,” pungkasnya.

Sementara itu Kabupaten Hulu Sungai Utara Merupakan satu-satunya Kabupaten di Kalimantan Selatan yang mengimplementasikan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) di bawah binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penyuluhan Advokasi Pengarusutamaan Anak

 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melakukan Penyuluhan Advokasi Pengarusutamaan Anak bertempat di Aula Kecamatan Amuntai Tengah, Senin (28/8).

Kegiatan yang mengambil tema Pencegahan KDRT dan Pemberdayaan Perempuan ini menghadirkan narasumber Dr. Boerhanuddin Phanago, motivator nasional pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Sosialisasi ini dilaksanakan mengingat bahwa pada dasarnya sejak lahir manusia telah memiliki hak untuk hidup yang melekat sebagai wujud keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satunya adalah bebas dari penyiksaan maupun tindak kekerasan.

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak DPPA HSU Dra. Hernani, M.AP sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan pembaharuan metode pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan juga pencegahan potensi KDRT sejak dini dengan perekrutan 50 orang calon tutor. Kegiatan ini juga sekaligus melakukan pelantikan dan pembekalan pengetahuan terhadap perempuan di desa/kelurahan se Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diperlukan dalam menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan khususnya KDRT.

“Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka kejadian perceraian dan KDRT di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2016 sebanyak 413 kejadian dan tahun 2017 hingga bulan Juli sebanyak 295 kejadian”, kata Hernani.

Dalam materinya Dr. Boerhanuddin Phanago, motivator nasional pada Kementerian PPPA menjelaskan bahwa perempuan harus melakukan tugas perempuan yaitu melayani suami yang dicintai.

“Sayangi suami anda sepenuh hati. Bersoleklah setiap hari untuk suami saat dirumah. Jadilah seorang istri yang mengurus kebutuhan anak dan suami. Jadilah seorang istri sebagai guru besar untuk anaknya dan srikandi yang kuat dalam rumah tangganya sendiri”, kata Boerhanuddin.

Menurut Boerhanuddin sekarang kita tidak mencari dimana salahnya. Yang jelas kita harus menyadari permasalahan perempuan ini bukan permasalahan kecil, tapi permasalahan besar dalam negara dan itu adalah permasalahan kita bersama yang harus kita tuntaskan secara bersama-sama.

“Kerja bahu-membahu untuk menuntaskan permasalahan perempuan ini dengan motto yang sama “Peduli Perempuan di Negeri ini”, lanjut Boerhanuddin.

Melalui sosialisasi ini juga dilakukan perekrutan terhadap 50 orang calon tutor dan sekaligus melantik dan memberikan bekal pengetahuan terhadap perempuan di desa dan kelurahan se Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten HSU Mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan berhasil masuk kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diumumkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Malam Penganugerahan KLA yang bertempat di Ballroom Hotel Swiss-Bell Pekanbaru, Riau 22 Juli 2017.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Hj. Gusti Iskandariah S.Sos,MAP  di Amuntai, Senin mengatakan, keberhasilan HSU Masuk kedalam kategori KLA ini menjadi kado manis untuk Anak-anak yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.”Boleh dikatakan lebih 60 persen ktiteria yang disyaratkan untuk menjadi Kabupaten Layak Anak sudah kita laksanakan, program kita kedepan adalah melengkapi berbagai kekurangannya,” ujar Gusti.

Gusti mengatakan, persyaratan untuk menjadi KLA mencakup persyaratan SDM pelaksana, Peraturan daerah, kemitraan, kelembagaan dan program yang dilaksanakan meliputi beberapa kluster mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya, hingga perlindungan khusus.
Ia mengatakan, semua tahapan kluster sudah dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat sehingga HSU layak menjadi KLA, meski beberapa kekurangan masih perlu dibenahi seperti peningkatan peran dunia usaha, diharapkan pemerintah desa bisa membantu mengalokasikan sebagian dana desa untuk pemenuhan hak anak didesa, seperti ruang bermain anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, rute perjalanan kesekolah yang aman bagi anak dan sebagainya. “Ruang untuk anak mengembangkan kreatifitas, informasi sahabat anak, layanan bagi anak disabilitas, merupakan persyataran lainnya yang juga menjadi PR kita kedepan,” terangnya.

Gusti menerangkan, KLA merupakan pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Beberapa tahun terakhir BPPPA bekerja sama dengan SKPD terkait telah berupaya mewujudkan HSU sebagai KLA.

Melalui program KLA, katanya, beberapa persoalan dibidang kependudukan, kesehatan dan pendidikan sekaligus bisa teratasi seperti penurunan angka kekurangan gizi, pernikahan usia muda, penurunan angka kekerasan pada anak, mengurangi jumlah perokok, penurunan angka kecelakaan lalu lintas dikalangan anak dan lainnya.

Selain Mendapatkan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Hulu Sungai Utara Juga mendapatkan penghargaan untuk Percepatan Cakupan Pemberian Akta Kelahiran Bagi Anak Tahun 2017.

Forum Anak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Raih 2 Penghargaan

Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kab HSU) meraih 2 penghargaan dalam kegiatan Jambore Forum Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2017  yang dilaksanakan di Hotel EFA Banjamasin pada tanggal 8-9 Juli Kemarin.

Dalam Kegiatan Jambore Forum Anak Tingkat Provinsi  Kalimantan selatan 2017 selain penyampaian materi  tentang anak yang disampaikan oleh beberapa narasumber, juga di isi dengan beberapa kegiatan hiburan seperti Outbond, Senam Three Ends, Pentas Seni, dan lain-lain.

Dalam Kegiatan tersebut, Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kab. HSU) berhasil mendapatkan 2  penghargaan yaitu sebagai Forum Anak Teraktif dan Pemimpin muda terbaik. Untuk Pemimpin muda terbaik diraih oleh Maulida Ulfah yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kab. HSU). Kasi Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)Ibu Hj. Rusmawardah S.Sos Selaku Pendamping Forum Anak Kab. HSU  menyampaikan bahwa “penghargaan ini di dapat berkat usaha dan kerja keras Forum Anak Itu sendiri kami dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak hanya memberikan motivasi dan fasilitasi untuk kemajuan Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Forum Anak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Mengikuti Jambore Forum Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Hulu Sungai Utara di bawah binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 8 s.d 9 Juli mengikuti kegiatan Jambore Forum Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Hotel Efa Jalan A.Yani Km. 6,5 Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan tema ” Perlindungan Anak Dimulai Dari Keluarga” . Kegiatan tersebut diikuti oleh 13 Forum Anak Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Jambore Forum Anak juga merupakan rangkaia kegiatan peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan Jambore Forum Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan Ibu Hj. Husnul Hatimah, SH, MH dalam sambutannya beliau mengatakan “kegiatan ini sangat bagus untuk mendengarkan keluhan- keluhan dari anak dan mengerti apa solusinya dan ini mengajarkan solidaritas kepada anak-anak daerah kita, serta bersama-sama kita wujudkan perlindungan anak yang bisa dimulai dari keluarga untuk membiasakan menjadi 2P, pelopor dan pelapor.” beliau juga mengharapkan kita harus mengetahui hak-hak anak seperti yang tertuang dalam kebijakan partisipasi anak  UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002.